Articles Comments

90.7 MHz Semeru FM » Berita Hari Ini, Ekonomi dan Sosial » Sosialisasi Rencana PBB –P2 Menjadi Pajak Daerah

Sosialisasi Rencana PBB –P2 Menjadi Pajak Daerah

No Banner to display

Lumajang – Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKD ) Lumajang dan DPR RI Komisi XI, jum`at ( 19/04 ) menggelar sosialisasi rencana pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ( PBB-P2 ) menjadi Pajak Daerah di Gedung Sujono Lumajang.

Sosialisasi PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Foto : Radio Semeru. Fm

Sosialisasi PBB-P2 menjadi Pajak Daerah
Foto : Radio Semeru. Fm

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah ( DPKD ) Lumajang, Rahmaniyah mengungkapkan, dalam sosialisai yang dilakukan oleh DPR RI Komisi XI dan Kementrian Keuangan RI membahas tentang Undang – Undang ( UU ) Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan peserta undangan dari seluruh unsur SKPD, Camat, Kepala Desa dan Pemilik Perusahaan di Lumajang.

“ Dalam rangka sosialisasi rencana pengalihan PBB-P2 yang tadinya dari pajak pusat akan dialihkan menjadi pajak daerah, direncanakan kabupaten lumajang merupakan pentahapan terakhir, tahun 2014 nanti harus sudah melimpah menjadi pajak daerah. Jadi kabupaten lumajang nanti akan memberlakukan untuk PBB-P2 itu menjadi pajak daerah tahun 2014,” ungkap Rahmaniah

Terkait rencana pelimpahan PBB-P2 menjadi pajak daerah tersebut   pihaknya telah melakukan berbagai persiapan yakni prosedur oprasional ( SOP ), sumberdaya manusia ( SDM ), payung hukum berupa Perda dan Peraturan Bupati Lumajang.

 “ Untuk tahapan – tahapan ada beberapa prosedur tahapan, SOP, dari tim pengalihan yang kita bentuk, perda rencana pengalihan PBB sudah di tetapkan 2011, untuk peraturan bupati ini sudah proses terus, dari produk hukum yang kita rencanakan kurang lebih ada 20 ini sudah ada 16 sudah selesai kita godok. “ tambah Rahmaniyah.

Hal senada juga disampaiakan Ketua Tim Sosialisasi  dari Anggota  DPR RI  DR. Harry Azhar Azis, dihadapan peserta sosialisasi pihaknya menegaskan, bahwa sosialisasi pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,  terkait BPHTB dan PBB-P2, menjadi pajak daerah merupakan upaya untuk memberi kontribusi besar terhadap pemerintah daerah dan bukan lagi kontribusi terhadap pemerintah pusat.

“ Soal pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah kita potong, pemerintah pusat tidak lagi punya tangan di daerah soal pajak bumi dan bangunan mulai 1 januari 2014, tetapi pemerintah daerah juga tidak bisa mengambil pajak ini kalau mereka tidak menyusun atau memilkiki perda,” ungkap Harry azhar azis.

Dengan adanya sosialisasi tersebut di harapkan pemerintah daerah siap melaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah, dan di pergunakan sebesar – besar kemakmuran rakyat.


Dalam Kategori: Berita Hari Ini, Ekonomi dan Sosial · Tags: , , ,

No Banner to display

Leave a Reply

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>